Pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor dua dunia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor dua dunia

Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi dalam negeri tahun ini sebesar 6,3 persen, akan menjadi pertumbuhan tertinggi kedua di dunia setelah China mencapai 7,8 persen.

"Dibanding negara-negara lain di dunia, pertumbuhan kita nomor dua setelah China," kata Direktur Eksekutif Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini masih cukup baik dan mencapai 6,3 persen, meski lebih rendah dibanding perkiraan sebelumnya 6,4 persen.

Sebelumnya, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh antara 6,1 - 6,5 persen dengan kemungkinan utama di level 6,3 persen. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi diperkirakan antara 6,3 - 6,7 persen dengan kemungkinan di 6,5 persen.

Sementara pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat pada tahun ini dari 3,2 persen menjadi 3,1 persen, sedangkan di 2013 turun dari 3,5 persen menjadi 3,4 persen.

Pelambatan ekonomi Indonesia dari 6,4 persen menjadi 6,3 persen, menurut Perry lebih karena dampak krisis ekonomi dunia yang mulai mempengaruhi sisi ekspor perekonomian Indonesia.

Masih tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang kuatnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh 5,1 persen pada kwartal III 2012, sementara investasi tumbuh 10,9 persen.

Pertumbuhan investasi ini turun dibanding perkiraan semula 12 persen, karena dampak dari turunnya sektor investasi yang berorientasi ekspor.

(D012/C004)

Editor: Suryanto

 

sumber : http://www.antaranews.com/berita/338313/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-nomor-dua-dunia

 

Menurut saya : pertumbuhan ekonomi ini dikarenakan oleh jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak . Hal ini memicu banyaknya konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

 

Stok Hewan Kurban di Depok Naik 10 Persen

Stok Hewan Kurban di Depok Naik 10 Persen

DEPOK - Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Depok mulai mengawasi dan memeriksa semua hewan kurban menjelang Idul Adha. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Depok, Zalfinus Irwan mengatakan pengecekan hewan kurban dilakukan pada 26-27 Oktober nanti.

Pengecekan ini akan dilakukan pada sebelum dan sesudah hewan qurban dipotong untuk melihat apakah hewan ternak tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Menurutnya hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat akan keamanan dan kesehatan hewan untuk dikonsumsi.

"Tahun lalu pengawasan dan pengecekan kesehatan hewan kurban dilakukan pada 304 kandang hewan kurban," katanya di Depok, Jumat (12/10/12) malam.

Jumlah hewan kurban yang akan dicek kesehatannya di wilayah Depok, menurutnya meningkat dari tahun lalu. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan stok hewan kurban mencapai 10 persen.

"Pada 2011, terdapat 10 ribu hewan kurban siap potong dari 19 ribu hewan yang sudah dipasarkan di Kota Depok. Tahun ini jumlah hewan kurban naik 10 persen dari tahun lalu. Tahun lalu ada 10 ribu hewan siap potong dari 19 ribu yang dipasarkan," kata Zalfinus.

Tim pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan melakukan pemeriksaan di tempat penjualan dan juga pemotongan. Mereka nantinya juga akan menilai apakah hewan-hewan kurban tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dipotong atau belum.

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Depok akan mengerahkan sebanyak 75 petugas dari Kedokteran Hewan IPB untuk membantu melakukan pengecekan dan pengawasan kesehatan hewan kurban. Dinas Pertanian juga akan melakukan penyisiran di lapak-lapak pedagang daging di tiap kelurahan. (wdi)
sumber : http://economy.okezone.com/read/2012/10/13/320/703402/stok-hewan-kurban-di-depok-naik-10-persen

Menurut saya :
Depok adalah sebuah kota berkembang dimana kota depok ini menjadi kota penunjang ibu kota Jakarta. Jadi, depok banyak dijadikan sebagai daerah tempat tinggal oleh para masyarakat yang sebagian besar bekerja di wilayah Jakarta. Hal ini menjadikan depok tempat yang tepat untuk memasarkan suatu produk.
Seperti misalnya pada saat menjelang momen idul adha ini, sebanding dengan permintaan, penawaran hewam kurban di daerah Depok juga mneingkat. Hal ini dapat dilihat dari beridrinya banyak  tempat penjualan hewan kurban di sepanjang jalan akses UI.
Hal ini juga dapat menjadikan peluang Ekonomi tersendiri bagi warga Depok.
 

TULISAN ILMIAH POPULER

MENGURAI FAKTOR EKONOMI PEMICU RUSUH

Oleh Nugroho SBM
MELALUI artikelnya ’’Mengurai Simpul Kerusuhan’’ (SM, 07/05/12), Chusmeru menguraikan penyebab dan pemicu kerusuhan di Indonesia, dengan pijakan konflik antara warga dan anggota ormas di Solo, 4 Mei lalu. Saya sependapat bahwa anarki timbul antara lain karena dipicu oleh kesenjangan ekonomi akibat monopoli sumber-sumber ekonomi oleh elite masyarakat dengan cara tidak fair, semisal lewat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Saya mencoba lebih memperkaya memori intelektual pembaca dengan mendalihkan pada dua teori sosial. Teori pertama; penyebab struktural. Kerusuhan juga bisa terjadi karena faktor struktural di masyarakat, dengan beragam latar. Pertama; kesenjangan ekonomi, seperti disebut Chusmeru, yang antara lain karena penguasaan sumber-sumber ekonomi secara tidak fair oleh segelintir orang, yang mestinya juga hak banyak orang. Namun cara fair menguasai sumber ekonomi pun bisa menyulut konflik. Hal itu biasanya terjadi di daerah karena misalnya etnis pendatang bisa sukses secara ekonomi yang kemudian menimbulkan kecemburuan.

Kedua; ada tindakan sekelompok elite ingin mendapatkan kekuasaan di daerah, semisal pemekaran daerah baru atas dasar etnis. Pola ini lebih berisiko memicu konflik karena pasti ada etnis minoritas di daerah baru itu. Tahun 2006, saya bergabung dengan Depkeu meneliti pemekaran daerah. Di suatu daerah pemekaran baru ada bupati, yang merupakan pemrakarsa pemekaran itu, yang sebelumnya menjabat ketua DPRD di daerah induk.

Ketiga; ketidakharmonisan relasi antara pusat dan daerah (kabupaten dan kota). Banyak pemkab/ pemkot mengundangkan perda yang tak sesuai dengan perundang-undangan pusat sehingga menimbulkan rasa tidak aman.



Perda Bermasalah

Teori kedua; penyebab kultural. Kerusuhan dan kekerasan bisa terjadi karena tiap suku, agama, ras, dan aliran punya dogma berbeda, yang seringkali diterima tanpa reserve oleh komunitas/ penganutnya. Bila antarsuku, agama, ras, dan aliran itu bergesekan karena suatu kasus maka menimbulkan konflik yang bereskalasi anarki.

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan guna mengantisipasi kerusuhan. Pertama; semua pihak harus mencegah ketimpangan ekonomi karena penguasaan sumber-sumber ekonomi secara tidak fair. Sebenarnya ada seperangkat regulasi untuk mencegah hal itu, di antaranya UU Antimonopoli dan UU Tindak Pidana Korupsi.

Namun UU Antimonopoli belum menjabarkan rinci pelaksanaannya, khususnya menyangkut ukuran kuantitatif ekonomis. Dalam praktik masih banyak lubang penyelewengan ke arah monopolisasi , misalnya kecenderungan kerja sama antarperusahaan dalam penjualan produk yang bisa mengarah ke monopoli.

Contohnya, pembelian minuman ringan berhadiah rokok yang merupakan produk perusahaan berbeda. Undang-undang hanya memuat larangan bagi perusahaan dalam satu kepemilikan melakukan integrasi secara horizontal (berbeda produknya) yang menyebabkan terjadinya monopoli di pasar dua produk itu.

Adapun UU Tindak Pidana Korupsi juga punya kelemahan, antara lain hukuman bagi koruptor yang relatif ringan. Studi Rimawan Pradipto (2010) menyebut uang yang dikorupsi tahun 2001-2009 mencapai Rp 73,07 triliun tetapi hukuman denda finansial yang kembali ke negara hanya Rp 5,32 triliun (7,29 persen).

Kedua; perlu ketegasan pelaksanaan terkait pembatasan pemekaran daerah baru, terutama yang mendasarkan pada kesamaan etnis. Termasuk rencana Kemendagri melikuidasi daerah pemekaran baru yang bangkrut (tidak mandiri secara finansial) guna membuat efek jera daerah pemekaran baru yang sebenarnya tidak layak karena PAD-nya terlalu kecil.

Ketiga; pemda harus membatalkan perda bermasalah yang berisiko memicu kerusuhan dan kekerasan, namun perlu dibarengi dengan tindakan preventif, berupa sosialisasi dari pemerintah pusat. (10)

— Nugroho SBM, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, serta Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (MIESP) Undip Semarang (/)
SUMBER : http://nugroho-sbm.blogspot.com/2012/05/mengurai-faktor-ekonomi-pemicu-rusuh_14.html

Analisa saya

Secara keseluruhan memang pertumbuhan ekonomi indonesia saat ini tumbuh dengan sangat pesat tetapi tidak diiringi oleh kemerataan kemampuan ekonomi atau kerapatan kesenjangan sosial.

Jadi sebenarnya masih banyak masyarakat kurang mampu yang memiliki beban hidup cukup berat. Sehingga secara psikologi sedikit tertekan dan jika ada isu isu negatif mereka akan segera bereaksi secara anarkis.

Mungkin juga hal ini dikarenakan ketidakpuasan terhadap pemerintah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan oleh karena itu masyarakat ( terutama masyarakat kelas bawah ) menyalurkan aspirasi dengan cara mereka sendiri.