APBN 2013 Masih Buka Peluang Korupsi

APBN 2013 Masih Buka Peluang Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan APBN 2013 dinilai tak berbeda dengan APBN 2012 , yakni terjadi kekeliruan dalam perencanaan. APBN 2013 dinilai sama sekali tidak menggubris fakta-fakta bahwa APBN 2012 membiarkan peluang korupsi yang luar biasa massif.

"Dengan kata lain, pemerintah sebagai perencana anggaran telah merencanakan korupsi dalam APBN," kata anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Fahri memberi contoh alokasi anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Anggaran fungsi pendidikan di Kementerian itu dalam APBN 2013 jauh lebih besar dibandingkan alokasi anggaran untuk tugas, pokok, dan fungsinya yaitu pemuda dan olahraga.

"Anehnya, pengalokasian anggaran fungsi pendidikannya tanpa sepengetahuan Komisi X. Disinyalir hal seperti ini juga terjadi di 18 kementrian dan lembaga lainnya. Jadi tidak aneh jika kasus proyek Hambalang mempertontonkan bagaimana sebuah proposal yang beredar di antara eksekutif dan sebagian anggota DPR serta calo anggaran tanpa perencanaan apapun kecuali untuk membobol APBN," kata Fahri.

Fahri menambahkan, lemahnya perencanaan anggaran di pemerintah pusat dan ketidakberanian mengatur anggaran, membuat hak alokasi APBN oleh anggota DPR menjadi liar. Jika hak alokasi ini tidak diakomodasi secara resmi dan Pemerintah membiarkan negosiasi alokasi menjadi permainan, kata dia, maka sama saja dengan menyiapkan tangkapan koruptor.

Anggota Komisi VII DPR itu menilai, tidak banyak perubahan dalam APBN 2013 dibanding APBN 2012, baik asumsi makro ekonomi maupun kebijakan anggaran yang tergambar dalam batang tubuh APBN sendiri. Pemerataan pembangunan belum mencakup ke pelosok daerah.

Dalam hal kebijakan pengalokasian anggaran belanja pemerintah pusat, tambah politisi PKS itu, belum terlihat ada terobosan. Belanja pemerintah pusat masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp 241.121 miliar, belanja barang Rp 159.997 miliar, dan belanja subsidi Rp 274 miliar.

"Jika digabungan ketiga belanja ini sudah menyerap hampir separuh dari total belanja pemerintah. APBN 2013 tidak memperlihatkan terobosan kebijakan yang signifikan untuk merubah pola belanja pemerintah pusat yang selama ini juga sudah diterapkan dalam APBN 2012 ," ujar Fahri. 

Sumber :

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/10/31/12341062/Fahri.APBN.2013.Masih.Buka.Peluang.Korupsi

Analisa : menurut saya penggunaan APBN harusnya secara tepat dan cermat agar APBN tersebut dapat berguna bagi banyak masyarakat. Seharusnya penggunaan APBN tersebut dapat di lakukan secara terbuka jika perlu digunakan suatu site khusus agar masyarakat dapat turut mengawasi .